Kota Kediri – Kesadaran warga Kota Kediri dalam menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el dinilai semakin penting di tengah meningkatnya layanan publik berbasis digital. Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto KTP, alamat, tanggal lahir, hingga tanda tangan bukan lagi sekadar data administratif, melainkan informasi pribadi yang dapat disalahgunakan bila jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab.
Pemerintah Kota Kediri dalam beberapa waktu terakhir terus mendorong tertib administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pengamanan data warga. Melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan, Pemkot Kediri menekankan bahwa penggunaan data harus dilakukan secara prosedural, aman, dan bertanggung jawab. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati sebelumnya menyampaikan bahwa pemanfaatan data kependudukan diperlukan untuk mempercepat verifikasi identitas, mengurangi kesalahan input, mencegah pemalsuan, serta menghindari duplikasi data dalam layanan publik.
Namun, kemudahan layanan itu tetap harus dibarengi kehati-hatian. Pemkot Kediri menegaskan bahwa pemanfaatan data tidak boleh hanya mengejar kecepatan pelayanan, tetapi juga wajib memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data penduduk. Seluruh pihak yang mendapat akses data kependudukan diminta menjaga keutuhan dan kerahasiaan data warga.
Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci. Warga perlu memahami bahwa KTP tidak boleh sembarangan difoto, diunggah ke media sosial, dikirim ke nomor tidak dikenal, atau diberikan untuk syarat yang tidak jelas. Kebiasaan sederhana seperti menutup sebagian NIK saat mengunggah dokumen, memastikan lembaga penerima data benar-benar resmi, serta tidak membagikan kode OTP dapat mengurangi risiko penyalahgunaan identitas.
Pentingnya dokumen kependudukan juga pernah ditekankan Pemkot Kediri melalui edukasi pencatatan sipil. Wakil Wali Kota Kediri KH Qowimuddin Thoha menyebut dokumen kependudukan merupakan bukti sah identitas seseorang dan menjadi syarat utama untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga hak kewarganegaraan lainnya. Pemkot Kediri juga menyediakan layanan administrasi melalui SAKTI dan layanan di kelurahan maupun kecamatan agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen resmi.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan KTP. Data pada KTP dapat digunakan untuk membuat akun palsu, mengajukan pinjaman online, mendaftar kartu SIM, atau mengelabui korban melalui tautan bantuan sosial palsu. Kementerian Komunikasi dan Digital bahkan pernah mengklarifikasi hoaks tautan pengecekan KTP penerima bansos, yang menunjukkan bahwa iming-iming bantuan masih menjadi salah satu cara pelaku memancing warga menyerahkan data pribadi.
Secara hukum, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam aturan tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. UU ini juga menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak warga negara.
Bagi warga Kota Kediri, langkah pencegahan dapat dimulai dari hal paling dekat. Jangan menyerahkan fotokopi atau foto KTP tanpa mengetahui tujuan penggunaannya. Hindari mengisi formulir digital dari tautan mencurigakan. Pastikan layanan yang meminta data berasal dari kantor, aplikasi, atau situs resmi. Jika harus menyerahkan salinan KTP, warga dapat memberi tanda air atau catatan penggunaan, misalnya “Hanya untuk verifikasi layanan …”, agar dokumen tidak mudah dipakai untuk kepentingan lain.
Untuk urusan administrasi kependudukan, warga sebaiknya memanfaatkan kanal resmi Pemkot Kediri atau Dispendukcapil. Dalam layanan KTP, Pemkot Kediri mencantumkan alur resmi melalui aplikasi SAKTI atau loket pendaftaran, dilanjutkan pengisian data, verifikasi berkas oleh operator Dukcapil, hingga penerbitan dokumen.
Sementara itu, untuk layanan identitas digital, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi representasi KTP-el dalam perangkat elektronik dan dilindungi melalui sistem manajemen keamanan informasi. Dukcapil juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi atau kode OTP kepada siapa pun melalui telepon maupun pesan digital, serta hanya menggunakan aplikasi resmi.
Dengan semakin banyaknya layanan berbasis NIK, edukasi perlindungan KTP dan data pribadi tidak bisa dianggap sepele. Warga perlu aktif menjaga datanya sendiri, sementara pemerintah dan lembaga pelayanan publik wajib memastikan setiap pemanfaatan data berjalan transparan, aman, dan sesuai prosedur. Di era digital, KTP bukan hanya kartu identitas, tetapi juga pintu masuk ke banyak layanan penting. Karena itu, menjaganya sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri sendiri.
